TATA CARA PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Persyaratan

Pemohon informasi dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi apabila:

• Telah mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik.
• Telah mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
• Tidak menerima tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan, atau tidak puas terhadap keputusan Atasan PPID.

Dokumen yang dilampirkan:

1. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi.
2. Fotokopi identitas pemohon (KTP/SIM/Paspor).
3. Salinan permohonan informasi kepada PPID.
4. Bukti penerimaan permohonan informasi.
5. Salinan surat keberatan kepada Atasan PPID.
6. Tanggapan Atasan PPID (apabila ada).
7. Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan sengketa.

C. Tata Cara Pengajuan

1. Pemohon mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi.
2. Permohonan diajukan kepada Komisi Informasi sesuai kewenangannya (Komisi Informasi Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota apabila telah terbentuk).
3. Permohonan dapat disampaikan:
   • Datang langsung ke sekretariat Komisi Informasi;
   • Melalui surat tercatat;
   • Melalui surat elektronik (email); atau
   • Melalui layanan daring apabila tersedia.
4. Petugas Komisi Informasi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
5. Apabila persyaratan lengkap, permohonan diregistrasi dan pemohon menerima tanda bukti registrasi.

D. Proses Penyelesaian Sengketa

1. Pemeriksaan awal kelengkapan administrasi.
2. Mediasi antara pemohon dan badan publik (untuk sengketa yang dapat dimediasi).
3. Apabila mediasi gagal atau sengketa tidak dapat dimediasi, dilanjutkan dengan ajudikasi nonlitigasi.
4. Komisi Informasi menerbitkan putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Jangka Waktu Pengajuan

Permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak:

• diterimanya keputusan Atasan PPID; atau
• berakhirnya batas waktu Atasan PPID memberikan tanggapan namun tidak memberikan keputusan.